Latar Belakang:

Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyaluran kredit dan penyediaan layanan perbankan. Sebagai bank daerah, BPD Bali diharapkan memiliki sistem tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (Governance, Risk Management, and Compliance/GRC) yang kuat guna menjaga keberlanjutan bisnis dan mendukung perekonomian lokal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, bank ini menghadapi tantangan terkait implementasi GRC yang optimal.

Masalah yang Dihadapi:

1. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) yang Kurang Efektif:
   • Dewan direksi dan komisaris belum sepenuhnya menjalankan peran pengawasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).
   • Masih terjadi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, terutama terkait pemberian kredit yang terafiliasi dengan pihak-pihak tertentu.
   • Pemisahan peran dan tanggung jawab antara dewan direksi dan komisaris tidak selalu jelas, sehingga menyebabkan kurangnya akuntabilitas.
2. Manajemen Risiko yang Kurang Terintegrasi:
   • Pengelolaan risiko, terutama risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional, belum sepenuhnya terintegrasi dengan proses bisnis.
   • Sistem deteksi dini terhadap risiko kredit bermasalah (NPL) belum berjalan dengan baik, sehingga NPL cenderung meningkat.
   • Risiko operasional seperti risiko teknologi dan risiko kecurangan internal masih belum sepenuhnya dikelola secara efektif.
3. Kepatuhan (Compliance) yang Belum Optimal:
   • Kepatuhan terhadap regulasi perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) masih ditemukan beberapa pelanggaran, khususnya terkait pengelolaan rasio NPL dan pengelolaan kredit.
   • Pelaporan terkait kepatuhan terhadap anti-money laundering (AML) dan anti-terrorist financing (ATF) belum terintegrasi secara penuh.

Tujuan Studi Kasus:

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan di BPD Bali serta mengusulkan strategi peningkatan GRC agar bank dapat beroperasi secara lebih efektif dan efisien.

Analisis Situasi:

1. Tata Kelola Perusahaan: Evaluasi dari komite audit menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam penerapan GCG di BPD Bali, terutama dalam hal pemisahan fungsi pengawasan dan manajemen. Direksi terlalu terlibat dalam keputusan operasional sehari-hari tanpa memberikan ruang yang cukup bagi manajemen tingkat menengah untuk bertanggung jawab. Selain itu, masih terjadi pemberian kredit dengan dasar hubungan personal yang dapat menciptakan potensi konflik kepentingan.
2. Manajemen Risiko:
   • Risiko Kredit: Rasio NPL meningkat di beberapa sektor, terutama sektor pariwisata dan UMKM. Penilaian kredit sering kali dilakukan tanpa analisis yang memadai, dan proses pemantauan kredit yang sedang berjalan tidak berjalan efektif.
   • Risiko Operasional: Belum ada sistem manajemen risiko terintegrasi yang dapat memantau risiko operasional di seluruh cabang, terutama terkait keamanan IT dan risiko fraud internal.
   • Risiko Likuiditas: Ada indikasi ketergantungan pada pendanaan jangka pendek, yang meningkatkan risiko likuiditas, terutama dalam kondisi pasar yang tidak stabil.
3. Kepatuhan (Compliance): Laporan audit internal menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan OJK dan BI dalam beberapa aspek operasional, termasuk pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK) kepada debitur-debitur tertentu. Selain itu, penerapan standar anti-pencucian uang (AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (ATF) belum sepenuhnya diterapkan di semua unit kerja.

Solusi yang Diusulkan:

1. Penguatan Tata Kelola Perusahaan:
   • Peningkatan Peran Dewan Komisaris dan Direksi: Dewan komisaris perlu meningkatkan peran pengawasannya dengan membentuk komite risiko dan komite audit yang lebih independen dan berfungsi optimal. Sementara itu, direksi perlu lebih fokus pada perumusan strategi dan memberikan delegasi yang jelas kepada manajemen operasional.
   • Penegakan Etika dan Pencegahan Konflik Kepentingan: Diperlukan kebijakan yang lebih ketat terkait penghindaran konflik kepentingan dalam pemberian kredit. Kebijakan ini harus diterapkan dengan mekanisme kontrol yang efektif serta transparansi dalam pelaporan.
   • Pelatihan GCG: Pelatihan dan workshop terkait GCG harus dilakukan secara berkala untuk seluruh manajemen, termasuk dewan direksi, agar memahami pentingnya penerapan prinsip tata kelola yang baik.
2. Peningkatan Manajemen Risiko:
   • Implementasi Sistem Manajemen Risiko Terintegrasi: BPD Bali perlu mengadopsi teknologi manajemen risiko yang terintegrasi untuk memantau semua jenis risiko, termasuk kredit, likuiditas, dan operasional. Sistem ini harus dapat memberikan peringatan dini terhadap risiko yang mungkin muncul.
   • Perbaikan Proses Analisis Kredit: Analisis risiko kredit harus lebih komprehensif dengan melibatkan data eksternal dari OJK dan BI. Penilaian kelayakan kredit juga perlu mempertimbangkan skoring kredit dan analisis proyeksi ekonomi.
   • Pengelolaan Risiko Operasional: Penerapan manajemen risiko operasional dengan mengidentifikasi potensi risiko kecurangan (fraud), risiko teknologi (cybersecurity), dan kepatuhan IT harus ditingkatkan melalui audit internal yang lebih sering dan adopsi teknologi keamanan IT yang lebih maju.
3. Kepatuhan dan Pengawasan Lebih Ketat:
   • Peningkatan Kepatuhan terhadap Regulasi: BPD Bali harus mengembangkan sistem pengawasan internal yang lebih baik untuk memastikan bahwa semua kegiatan bank memenuhi ketentuan OJK dan BI, khususnya terkait batas maksimum pemberian kredit, rasio NPL, dan pengelolaan likuiditas.
   • Sistem Pelaporan Anti-Pencucian Uang (AML): Diperlukan peningkatan sistem pelaporan dan deteksi transaksi mencurigakan terkait AML/ATF. Sistem pelaporan ini harus terintegrasi dengan sistem di tingkat pusat serta dilengkapi dengan pelatihan rutin kepada seluruh staf.
   • Audit dan Inspeksi Berkala: Melakukan audit kepatuhan secara berkala untuk memantau efektivitas kepatuhan terhadap regulasi eksternal maupun internal, sekaligus memberikan tindakan korektif segera jika ditemukan pelanggaran.

Implementasi dan Dampak:

1. Penguatan GCG: Penerapan tata kelola yang lebih baik akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di semua tingkatan manajemen. Ini akan mencegah terjadinya konflik kepentingan dan menciptakan kepercayaan lebih besar dari pemegang saham dan nasabah.
2. Manajemen Risiko yang Lebih Baik: Dengan manajemen risiko terintegrasi, BPD Bali akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan, baik dari risiko kredit maupun risiko operasional. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka NPL dan memperkuat posisi keuangan bank secara keseluruhan.
3. Kepatuhan yang Lebih Kuat: Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi perbankan tidak hanya akan mengurangi risiko sanksi dari regulator, tetapi juga meningkatkan reputasi BPD Bali di mata nasabah dan otoritas keuangan. Penerapan AML yang lebih ketat juga akan melindungi bank dari potensi risiko hukum.

Kesimpulan:

Untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, BPD Bali perlu meningkatkan sistem tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhannya. Dengan memperkuat tata kelola perusahaan, mengintegrasikan manajemen risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, bank dapat menciptakan stabilitas operasional yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi Bali secara berkelanjutan.

But what is it like to be an 18-year-old and have the expectation set that you will talk during sex? I, for one, have never been part of a community with that expectation. Spending time at Antioch’s orientation, I thought about how that might change your sexual interactions for the rest of your life.